Peran Kurikulum Merdeka dalam Meningkatkan Partisipasi Politik Generasi Muda Pasca-Reformasi
DOI:
https://doi.org/10.63082/jksh.v1i4.30Keywords:
Generasi muda, Kurikulum Merdeka, Partisipasi politik, ReformasiAbstract
Reformasi 1998 menandai perubahan besar dalam sistem politik dan pendidikan di Indonesia, termasuk terbukanya ruang partisipasi politik bagi generasi muda. Namun, tingkat partisipasi politik pemuda masih tergolong rendah, sebagaimana ditunjukkan oleh data BPS (2022) yang mencatat hanya 33,4% pemuda aktif dalam diskusi politik. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran Kurikulum Merdeka dalam meningkatkan kesadaran dan partisipasi politik generasi muda pasca-reformasi. Metode yang digunakan adalah studi pustaka dengan menganalisis 4 dokumen kurikulum resmi, 10 jurnal akademik, dan 6 regulasi pendidikan nasional. Hasil kajian menunjukkan bahwa kurikulum merdeka, melalui penguatan nilai-nilai Profil Pelajar Pancasila dan pendekatan pembelajaran berbasis proyek, memberikan peluang besar untuk menanamkan nilai demokrasi, berpikir kritis, dan partisipasi sosial-politik sejak dini. Temuan ini diperkuat oleh teori pendidikan kritis Paulo Freire, yang menempatkan peserta didik sebagai agen perubahan sosial. Meskipun demikian, tantangan implementasi tetap ada, seperti keterbatasan pelatihan guru, budaya sekolah yang belum demokratis, dan rendahnya literasi politik digital.Optimalisasi kurikulum merdeka memerlukan dukungan kebijakan, penguatan kapasitas pendidik, dan lingkungan belajar yang partisipatif untuk mendorong keterlibatan politik generasi muda secara aktif dan bertanggung jawab.
References
Aditya, R. (2020). Demokrasi digital dan partisipasi politik generasi Z. Jakarta: Pustaka Demokrasi.
Apple, M. W. (2004). Ideology and curriculum. Routledge.
Budiardjo, M. (2008). Dasar-dasar ilmu politik (Edisi revisi). Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
Badan Pusat Statistik (BPS). (2022). Indikator pemuda Indonesia 2022. https://www.bps.go.id
Dwiyanto, A. (2014). Membangun tata kelola pemerintahan yang demokratis dan efektif. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
Fernandes, R. (2021). Literasi politik digital dan Generasi Z. Literasi Nusantara.
Freire, P. (1970). Pedagogy of the oppressed. New York: Continuum.
Gutmann, A. (1999). Democratic education (Updated ed.). Princeton University Press.
Hadiz, V. R., & Robison, R. (2004). Reorganising power in Indonesia: The politics of oligarchy in an age of markets. RoutledgeCurzon.
Huda, N. (2008). Hukum tata negara Indonesia. Jakarta: Rajawali Pers.
Ichsan, M., & Nuryadin, E. (2021). Tantangan guru dalam mengintegrasikan isu politik dalam pembelajaran IPS. Jurnal Pendidikan Sosial, 11(2), 101–114.
Kemendikbudristek. (2022). Panduan implementasi Kurikulum Merdeka. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Kemendikbudristek. (2022). Capaian pembelajaran IPS fase D. Jakarta: Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi.
Kemendikbudristek. (2023). Laporan implementasi Kurikulum Merdeka tahun ajaran 2022/2023. Jakarta: Pusat Kurikulum dan Pembelajaran.
Komisi Pemilihan Umum (KPU). (2020). Laporan partisipasi pemilih pemula dalam Pemilu 2019. Jakarta: KPU RI.
Lestari, D. A. (2022). Pengaruh budaya politik keluarga terhadap partisipasi politik remaja. Jurnal Politik dan Masyarakat, 11(2), 115–128.
Marzali, A. (2016). Pendidikan politik dan pembentukan identitas kewargaan di Indonesia. Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora, 5(1), 45–58.
McLaren, P. (2007). Critical pedagogy and predatory culture: Oppositional politics in a postmodern era. Routledge.
Mulyasa, E. (2007). Kurikulum tingkat satuan pendidikan. Bandung: Remaja Rosdakarya.
Putri, A., & Siregar, H. (2021). Partisipasi politik generasi milenial di Indonesia: Antara idealisme dan pragmatisme. Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, 25(1), 35–50.
Ramadhan, A. (2019). Media sosial dan kesadaran politik generasi muda. Jurnal Komunikasi Politik, 7(1), 22–34.
Rizqi, N., & Fitria, R. (2022). Implementasi Kurikulum Merdeka di daerah tertinggal: Antara harapan dan kenyataan. Jurnal Pendidikan dan Kebijakan, 9(1), 45–60.
Sudibyo, A. (2019). Pendidikan kewarganegaraan dan penguatan kesadaran politik siswa. Jurnal Demokrasi dan Pendidikan, 5(1), 22–30.
Tilaar, H. A. R. (2000). Manajemen pendidikan nasional: Kajian strategis kebijakan pendidikan nasional dalam abad ke-21. Jakarta: Rineka Cipta.
Wahab, A. (2016). Pendidikan IPS dan pembentukan warga negara yang demokratis. Jurnal Pendidikan dan Sosial Budaya, 12(2), 77–89.
Widiatmoko, B., & Sari, T. R. (2023). Tantangan implementasi pendidikan politik dalam Kurikulum Merdeka. Jurnal Ilmu Pendidikan, 11(3), 201–215.
Yulianto, A. (2022). Pendidikan politik bagi generasi Z: Pendekatan dialogis dalam kurikulum sekolah. Jurnal Pendidikan Sosial, 8(2), 134–147.
Downloads
Published
Issue
Section
License
Copyright (c) 2025 Aula Rahmi
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.
